SULUH.INFO – Genderang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Lampung semakin menguat setelah muncul kabar adanya upaya “kawin paksa” antara dua kubu besar, yakni kelompok Hanan dan Aprozi Alam. Kedua kelompok ini disebut berusaha membangun kesan bahwa Musda telah selesai sebelum digelar.
Fenomena tersebut mendapat sorotan dari akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansyah. Ia menilai mekanisme musyawarah dalam partai politik di Indonesia kerap hanya menjadi formalitas, karena pada praktiknya keputusan tetap berada di tangan ketua umum.
“Coba kita lihat, partai mana yang benar-benar menggunakan musyawarah untuk memilih ketuanya, baik di daerah maupun di tingkat pusat? Nyatanya semua ditentukan oleh ketua umum partai itu sendiri,” ujar Candra kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).
Menurutnya, jika pemilihan ketua partai dilakukan dengan melibatkan struktur daerah hingga pusat secara voting, potensi konflik dan perpecahan akan semakin besar. Hal inilah yang membuat sebagian besar partai memilih sistem penunjukan langsung, meski dibungkus dengan istilah musyawarah.
“Kalau disandingkan dengan sistem demokrasi kita, tentu tidak sejalan. Partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru tidak menerapkan mekanisme demokratis dalam pemilihan internal,” tambahnya.
Di sisi lain, kader senior Golkar Lampung, Abi Hasan Muan, menyatakan kesiapannya untuk menahkodai Partai Golkar Lampung. Ia mengaku menunggu arahan dari DPP Partai Golkar sebelum resmi mengikuti kontestasi Musda.
“Kita ikuti apa kata pusat, jika ditunjuk, Insya Allah siap,” ujarnya.
Musda Golkar Lampung dijadwalkan pada 31 Agustus 2025. Namun, dinamika politik internal partai beringin di tingkat provinsi ini diperkirakan masih akan terus bergulir hingga penetapan ketua definitif.
