SULUH.INFO – Situasi sosial politik nasional yang kian memanas mendapat sorotan tajam dari Gerbang Tani. Organisasi ini menilai kemarahan rakyat yang meluas terhadap simbol-simbol kekuasaan, mulai dari DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, hingga anggota DPR yang pamer harta, merupakan tanda nyata adanya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
Dalam kondisi tersebut, Presiden dinilai terkesan mendiamkan suara rakyat. Dialog, menurut Gerbang Tani, hanya dibuka dengan kelompok elit dan organisasi tertentu, sementara aspirasi petani, buruh, nelayan, mahasiswa, hingga masyarakat korban kebijakan diabaikan.
“Akibatnya, berbagai kebijakan anti rakyat, termasuk kenaikan pajak dan tunjangan yang membebani masyarakat, berjalan mulus seolah mendapat legitimasi dari elit,” tegas Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, dalam pernyataannya, Minggu (31/8/2025).
Gerbang Tani mendesak Presiden segera mengambil langkah konkret dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Forum ini diharapkan menghadirkan perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban, pengemudi ojek online, hingga rakyat kecil yang terdampak langsung kebijakan negara.
Selain itu, Gerbang Tani juga mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah, dengan mandat untuk:
- Memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat.
- Memastikan agenda kerakyatan bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, dan pengangguran benar-benar dijalankan.
- Mengevaluasi kebijakan boros dan anti rakyat.
- Mengembalikan arah pembangunan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Idham menegaskan, jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, krisis kepercayaan akan semakin dalam.
“Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Pernyataan Gerbang Tani ini sejalan dengan himbauan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa. Muhaimin mengingatkan agar unsur legislatif dan eksekutif dari PKB menjaga ucapan, sikap, dan perilaku mereka.
“Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” kata Cak Imin.
