SULUH.INFO – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menekan angka putus sekolah hingga nol pada 2026 melalui penguatan evaluasi program pendidikan dan penelusuran data peserta didik secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten/kota.
Gubernur Lampung menekankan seluruh program pendidikan tahun 2025 harus berjalan sesuai jalur, target, dan indikator yang telah ditetapkan. Upaya tersebut disertai langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi membuat anak terlepas dari sistem pendidikan.
“Tidak boleh ada anak yang tertinggal. Kita tidak ingin ada satu pun anak Lampung yang putus sekolah di 2026. Semua risiko harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Menurut pemerintah daerah, faktor ekonomi, sosial, hingga kondisi keluarga menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan putus sekolah. Karena itu, penanganan dilakukan berbasis data dan mengedepankan langkah pencegahan dini, bukan sekadar respons setelah masalah terjadi.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung memperkuat penelusuran data siswa dengan membandingkan jumlah peserta didik yang masuk sekolah dan yang lulus setiap tahun. Selisih data akan ditelusuri untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dari pendampingan.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif pendidikan bagi anak yang teridentifikasi tidak melanjutkan sekolah, di antaranya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran jarak jauh, serta SMA Terbuka. Selain itu, dilakukan pencacahan ulang data Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) hingga tingkat kabupaten/kota.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam memvalidasi data berdasarkan desil ekonomi, sehingga penanganan faktor kemiskinan dapat dilakukan lebih akurat.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah menghadirkan kebijakan pendidikan yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada masa depan anak-anak Lampung.
